jagadpos.id, Madiun - Walikota Madiun Maidi kembali melaksanakan koordinasi bersama pemerintah pusat dan provinsi. Kegiatan yang dilakukan melalui video conference tersebut bertujuan untuk memperpendek masa pandemi Virus Korona. Khususnya, di wilayah Jatim dan Kota Madiun.
Kegiatan video conference yang diikuti melalui Gedung GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Minggu (10/5/2020) itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto, Forkopimda di wilayah Kota Madiun, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Madiun.
Walikota menuturkan, Pemkot Madiun akan mematuhi kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat maupun provinsi. Terutama, hal-hal yang berkaitan untuk mengantisipasi penyebaran dan mempersingkat masa pandemi Virus Korona.
Pada kesempatan itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo kembali menegaskan kepada masyarakat untuk tidak mudik. Hal ini menyusul dibuka kembali sarana transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan mulai 7 Mei 2020.
‘’Hanya masyarakat yang memiliki kepentingan khusus dan mendesak, juga disertai surat keterangan resmi yang bisa melakukan perjalanan. Terutama, ke wilayah Jatim,’’ tegasnya.
Aturan ini, menurut Doni, sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Virus Korona di wilayah Jatim. Apalagi, saat ini jumlah pasien yang dinyatakan positif di wilayah tersebut semakin tinggi. ‘’Kita tidak ingin tren ini berlanjut. Maka, orang keluar masuk wilayah Jatim patut diwaspadai,’’ imbuhnya.
Doni juga mengusulkan kepada kepala daerah untuk membuat aturan khusus terkait penggunaan alat pelindung diri di area pasar. Yakni, para pedagang diminta menggunakan masker dan face shield. Sedangkan, pengunjung wajib mengenakan masker. Selain itu, pengelola pasar wajib menyediakan alat kebersihan seperti wastafel dan sabun.
‘’Jangan sampai ada kasus muncul di pasar, lalu pasarnya ditutup. Pasar adalah salah satu area yang tidak boleh tutup,’’ ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Serta, menambah area PSBB di wilayah Malang Raya.
‘’Untuk Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik ini PSBB-nya diperpanjang hingga 25 Mei 2020. Ini juga sudah disetujui oleh 3 kepala daerah tersebut. Sedangkan, area Malang Raya akan segera kami ajukan ke pusat,’’ paparnya. (s.rud)
0 Comments